Kondisi Provinsi Papua Barat ini sebenarnya merupakan sebuah ironi, di satu sisi memiliki sumber daya yang luar biasa, akan tetapi di sisi lain kondisi perekonomian masyarakatnya masih memprihatinkan.

Hal ini diungkapkan Ketua Komisi VI DPR RI Achmad Hafisz Tohir saat memimpin pertemuan Tim Kunker Komisi VI DPR dengan Gubernur Provinsi Papua Barat yang diwakili Staf Ahli Gubernur Papua Barat, Selasa (29/3'2016), di Room Wajag 4 Swiss-Belhotel, Sorong.

"Kita semua menyadari bahwa banyak permasalahan yang menghambat pemanfaatan sumber daya tersebut untuk memacu pertumbuhan ekonomi," kata Hafisz.
 

Hambatan utamanya, tambah Hafisz, adalah kondisi topologi yang cukup berat dengan wilayah bergunung yang memiliki kemiringan cukup tinggi. Kondisi tersebut telah menjadikan aksesibilitas keberbagai tempat menjadi terhambat. Akibatnya, banyaknya daerah-daerah terpencil yang sulit untuk dijangkau. Keadaan ini terutama berdampak pada lemahnya ekonomi dan rendahnya tingkat pendidikan masyarakat.

"Topologi wilayah ini merupakah salah satu penyebab lemahnya sumber daya manusia serta kurangnya modal dan teknologi dalam pemanfaatan sumber daya alam. Selain itu, yang tidak kalah rumitnya adalah budaya illegal logging dan illegal fishing yang sangat sulit untuk diminimalisir," jelasnya.
 

Begitu juga dengan pertumbuhan Usaha Mikro Kredit Menengah (UMKM) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di daerah ini juga sangat rendah. Salah satu faktor penyebabnya adalah sulitnya akses permodalan.
 

Menurutnya, berbagai permasalahan yang ada bukannya tidak mungkin untuk diatasi. “Kita semua harus optimis, karena Papua Barat memiliki kekuatan dan kelebihan tersendiri yang bahkan tidak dimiliki oleh wilayah lain,” terang politisi PAN ini. Para pemangku kepentingan sudah selayaknya duduk bersama mengkaji aspek-aspek terkait untuk melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan dalam upaya meningkatkan taraf hidup masyarakat. Dengan demikian tidak mustahil akselerasi pertumbuhan ekonomi masyarakat di Papua Barat dapat terwujud.
 

Ia berharap pihak Pemda, BUMN serta swasta dapat menjalin kerjasama dari memberikan kontribusi yang nyata bagi perkembangan perekonomian dan kemakmuran rakyat Indonesia umumnya dan Provinsi Papua Barat khususnya.(iw)/foto:iwan armanias/parle/iw.